REBOISASI DENGAN KOPI

Posted: Desember 15, 2010 in Uncategorized

REBOISASI DENGAN KOPI MENGAPA TIDAK?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dr. A. Sobana Hardjasaputra, S.S., M.A.
Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sebagian besar hutan di Jawa
Barat, termasuk di daerah Kabupaten Bandung, sekarang ini dalam keadaan rusak,
akibat ulah sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab. Kerusakan hutan
menyebabkan tanah longsor dan banjir besar di musim hujan. Selain mengakibatkan
tanaman pertanian rusak, tanah longsor dan banjir itu kadang-kadang merenggut jiwa
manusia.
Dalam menanggulangi kerusakan hutan, Pemkab Bandung membuat program
reboisasi, dan program itu telah dilaksanakan dengan menanam tanaman buahbuahan
(advokat, durian, kesemek, dan lain-lain). Akan tetapi, pelaksanaan program
reboisasi itu tidak ditunjang oleh biaya pemeliharaan, dan diikuti oleh pengelolaan
yang berkelanjutan. Akibatnya, program itu menjadi tidak efektip. Bibit tanaman
menjadi rusak, karena tidak diurus, bahkan terjadi pencabutan bibit tanaman oleh
oknum perambah hutan. Hal itu dinyatakan oleh Yeyet Sukayat, Wakil Ketua
Gerakan Pramuka Tingkat Kabupaten Bandung Bidang Penghijauan beberapa waktu
yang lalu. Hal senada juga dikatakan oleh Didin Rosidin, Sekretaris Eksekutif Forum
Peduli Citarum (FPC). Bibit tanaman buah-buahan sebanyak 30.000 pohon yang
ditanam oleh Gerakan Pramuka di 43 kecamatan di Kabupaten Bandung, 70 persen
di antaranya rusak (PR, 19 Maret 2004).
Mengapa kopi?
Dalam upaya mengganti tanaman reboisasi yang rusak itu, ada baiknya
apabila Pemkab Bandung mempertimbangkan tanaman kopi sebagai tanaman
reboisasi utama. Mengapa kopi? Sejarah Priangan menunjukkan bahwa sejak akhir
abad ke-18, daerah Bandung merupakan pusat produsen kopi di Priangan. Setelah
daerah Priangan dikuasai oleh Kompeni (sejak tahun 1677), Kompeni memberlakukan
penanaman wajib di Priangan, terutama kopi, dalam sistem yang disebut
Preangerstelsel (Sistem Priangan). Penanaman wajib kopi di Priangan mulai dirintis
tahun 1707. Tahun 1789 perkebunan kopi di daerah perbukitan Bandung berhasil
dengan baik. Menurut ilmu pertanian, memang daerah perbukitan Bandung, baik
kesuburan tanah maupun ketinggiannya dari permukaan laut (dpl), sangat cocok
untuk menanam kopi.
Penanaman kopi di Priangan dengan Bandung sebagai pusatnya, dilanjutkan
oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada dekade pertama abd ke-19, pohon kopi tua di
daerah Bandung hampir mencapai jumlah 3 juta pohon. Penanaman dan
pemeliharaan pohon kopi itu dikoordinir oleh pejabat pemerintah kabupaten di
bawah pimpinan bupati. Dengan demikian, pohon kopi terpelihara dan hutan pun
lestari, karena di antara petak-petak kebun kopi ditanam pohon-pohon besar sebagai
pohon pelindung. Kelestarian hutan waktu itu juga berkaitan erat dengan hak
istimewa bupati untuk berburu di hutan, sehingga rakyat tidak berani mengganggu
hutan.
Meskipun perkebunan kopi itu milik pemerintah, tetapi karena yang
menanam dan memeliharanya adalah petani, maka hasil panen kopi itu dibeli oleh
pemerintah. Pada awal abad ke-19, satu pikul (225 pon atau 112,50 kilogram) kopi
dibeli oleh pemerintah dengan harga 10 gulden. Dari penjualan setiap pikul kopi,
bupati memperoleh persentase sebesar 1 ringgit (2,50 gulden). Pada waktu yang
sama, harga padi di Priangan rata-rata 5 gulden per caéng ringan (620 kilogram).
Berarti, dari penjualan satu pikul kopi, petani dapat membeli padi sebanyak 1.240
kilogram padi. Pada waktu itu, produksi kopi dari Bandung khususnya dan Priangan
umumnya diekspor ke Amerika. Hal itu berarti, penanaman wajib kopi bukan hanya
menguntungkan pemerintah, tetapi jerih payah petani kopi pun mendapat imbalan
yang memadai.
Pada masa pemerintahan Bupati R.A.A. Wiranatakusumah IV (1846 – 1874),
produksi kopi di daerah Bandung meningkat pesat, sehingga Bandung merupakan
“gudang kopi” di Priangan. Keberhasilan itu merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan Bupati R.A.A. Wiranatakusumah IV memperoleh “bintang jasa”, yaitu
“Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw” dari pemerintah kolonial. Oleh
karena itu ia mendapat julukan “Dalem Bintang” dari masyarakat pribumi. Waktu
itu, Bupati R.A.A. Wiranatakusumah IV adalah bupati yang memperoleh persentase
penjualan kopi terbesar jumlahnya di antara bupati-bupati lain di Priangan, sehingga
waktu itu ia merupakan bupati terkaya di Priangan, mungkin pula di Jawa Barat.
Produksi kopi daerah Bandung makin meningkat setelah pemerintah
memberlakukan Agrarischewet (Undang-Undang Agraria) tahun 1870. Sejak tahun
1871 sistem penanaman kopi diubah menjadi sistem penanaman bebas. Pohon-pohon
kopi di perkebunan diberikan kepada petani menjadi miliknya. Petani bebas menurut
keinginan dan kemampuannya menanam kopi pada lahan garapannya, dan lahan itu
bebas pajak. Oleh karena itu, para petani kopi makin semangat mengurus tanaman
itu, agar mereka memperoleh hasil panen yang banyak. Memang kebijakan tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan produksi kopi. Untuk mendorong gairah petani,
harga kopi juga ditingkatkan, dari 10 gulden menjadi 13 gulden per pikul.
Penanaman kopi di Priangan yang berlangsung sampai dengan awal abad ke-
20, sangat kuat mewarnai kehidupan masyarakat pribumi. Sampai-sampai
masyarakat Sunda menggunakan istilah “ngopi”, bukan hanya pada minuman kopi,
tetapi ditujukan pula pada penganan yang disuguhkan kepada pekerja. Hal itu
berlangsung sampai sekarang.
Setelah mengetahui bagaimana manfaat penanaman kopi bagi penghijauan
dan pelestarian hutan, serta dampaknya bagi kesejahteraan rakyat, timbul beberapa
pertanyaan. Mengapa budaya penamaman kopi yang berlangsung sekian lama,
sehingga Bandung merupakan “gudang kopi”, sekarang musnah tanpa bekas dan
pemerintah tidak menaruh perhatian terhadap hal tersebut? Kiranya hal itu sungguh
suatu hal yang ironis, karena kesuburan lahan perbukitan dan ketinggian lahan
Bandung, realtif tidak berubah. Oleh karena itu, reboisasi hutan di Bandung dengan
tanaman kopi, mengapa tidak?
Dengan memahami dan memetik pelajaran dari sejarah, dalam hal ini sistem
penanaman kopi di Priangan tempo dulu, khususnya sistem penananam bebas,
kiranya reboisasi dengan tanaman kopi, layak untuk dicoba. Tentu terlebih dahulu
Pemkab Bandung menyusun konsep tentang sistem penanaman kopi. Konsep itu
mencakup tahap-tahap pelaksanaan berikut kebijakan dan aturan-aturannya.
Penyusunan konsep itu tidak hanya melibatkan dinas pertanian dan kehutanan, tetapi
sebaiknya melibatkan pula pakar-pakar yang terkait dengan program reboisasi
dengan tanaman kopi, termasuk pakar bidang sosial budaya yang memahami bahan
atau sumber acauan. Bila perlu, draft konsep itu didiskusikan dalam forum terbatas,
agar program tersebut mendapat jaminan untuk dapat dilaksanakan, meskipun
dengan dana realtif kecil.
Sebelum program dilaksanakan, terlebih dahulu konsep program itu
diperkenalkan kepada tokoh-tokoh petani atau mitra tani dan tokoh-tokoh masyarakat
tertentu, termasuk kepala desa, karena kepala desa adalah pejabat yang langsung
berhubungan dengan rakyat/petani. Pengenalan program itu dimaksudkan untuk
mengetahui respon masyarakat, khususnya petani calon pelaksana program. Hal itu
sejalan dengan pernyataan atau penegasan Bupati Bandung beberapa waktu yang
lalu, bahwa “visi dan misi Pemkab Bandung hanya dapat terwujud bila ada
partisipasi masyarakat yang berbasis religius, kultural, dan berwawasan lingkungan,
dan hakekat pembangunan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (PR, 22
dan 23 April 2003).
Dengan mencontoh sistem penanaman kopi secara bebas seperti tempo dulu,
tentunya dengan memodivikasi hal-hal yang tidak relevan lagi dengan kondisi yang
dihadapi sekarang, kiranya reboisasi dengan tanaman kopi akan mendatangkan
masukkan dana bagi Pemkab Bandung untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.
Demikian pula, apabila para petani memahami bahwa mereka bukan
sekedar objek yang dikuasai, tetapi justru menjadi subjek yang bakal memperoleh
keuntungan dari produksi kopi yang mereka tanam dan mereka pelihara, maka
reboisasi dengan tanaman kopi akan mendatangkan kesehateraan bagi para petani.
Bila ternyata demikian, hal itu berarti misi Pemkab Bandung yang ketiga, yaitu
memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, dan misi
kelima, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan potensi
ekonomi daerah, dapat direalisasikan.
Mudahan-mudahan, urun rembug pemikiran dari seorang warga Bandung ini
bermanfaat, setidaknya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melanjutkan
program reboisasi. Pemkab Bandung tentu memahami, bahwa masyarakat sangat
mengharapkan agar kondisi hutan berangsur-angsur pulih kembali.
Bapak Bupati Bandung! Mohon jangan sampai warga masyarakat Bandung
selalu bersenandung sendu, “hutanku sayang hutanku malang”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s